Apindo: Upah Buruh RI Paling Besar se-Asia

Asosiasi Pedagang Indonesia (Apindo) menilai upah buruh Indonesia saat ini sudah dalam kategori layak. Pasalnya, di Indonesia mempunyai berbagai tambahan upah.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengungkapkan, saat ini upah buruh di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia. Upah tersebut, baru upah dasar yang diberikan oleh perusahaan.

"Kita sudah (berikan upah) tinggi sekali, (paling tinggi) di Asia. Belum bicara produksi," ujar Sofjan, kala ditemui dalam acara di Seminar World Bank, di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Rabu (10/10/2012).

Dia mengungkapkan, upah buruh tersebut masih di luar upah pokok, seperti tunjangan hari raya (THR), uang makan, dan transportasi. Padahal, tidak berlaku di negara Asia lainnya.

"Kalau kamu lihat take home pay kita, kita tambah semua, jangan lupa upah minimum kita. Di luar negeri itu enggak ada THR. Terus gaji ke-13. Kita ada, belum lagi berbicara uang makan, transportasi, uang pensiun dan lain-lain," jelas dia.

Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan, maka upah tersebut sudah sangat besar. Oleh karena itu, dia mempertanyakan kenapa masih ada buruh yang menganggap kurang.

"Sekarang ini, rata-rata kita bayar lebih dari dua kali. Lebih dari pada upah minimun kita itu. Mereka cuma lihat upahnya tapi enggak lihat, apa yang sudah dikasih semua," tukas dia.

Sumber: Okezone. Selasa, 16 Oktober 2012 - 19:19:40

Link: http://economy.okezone.com/read/2012/10/10/320/701905/apindo-upah-buruh-ri-paling-besar-se-asia

ANALISIS:

Menurut saya, dengan besarnya upah dan dengan adanya banyak tunjangan diluar gaji pokok sangatlah membantu mengembangkan taraf perekonomian masyarakat. Karena masyarakat di Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh. Besarnya upah yang mereka terima akan membuat mereka lebih baik lagi. Masalah masih adanya buruh yang mengatakan bahwa upah mereka kurang, menurut saya karena setiap perusahaan atau parik memiliki kebijakan yang berbeda- beda sehingga upah yang mereka terima pun berbeda-beda ada yang sesuai dengan yang mereka harapkan ada juga yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Pemerintah Bidik Rp 2 Triliun dari Indonesia Tourism Investment Day 2012

Tourism Investment Day 2012 bakal digelar pada 22 Oktober 2012 di Jakarta, ini menjadi ajang pertemuan bisnis bagi 100-an calon investor sektor pariwisata. Pemerintah pun menargetkan investasi Rp 2 triliun dari agenda tersebut.

Indonesia Tourism Investment Day (ITID) 2012 adalah forum bisnis yang mempertemukan para calon investor dengan pengelola kawasan pariwisata yakni Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), juga Pemkot/Pemkab yang memiliki daerah berpotensi pariwisata.

Dalam forum yang akan digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, 22 Oktober 2012 mendatang, akan ada sekitar 100 calon investor potensial asal Indonesia dan mancanegara.

"Ada China, Korea Selatan, Jepang, Australia, UEA, Singapura, Malaysia, dan Thailand," kata Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Firmansyah Rahim, dalam jumpa pers ITID 2012 di Lt 14 Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (16/10/2012).

Dalam kegiatan tersebut, akan dipresentasikan potensi kawasan wisata Pemda antara lain Bali-NTT, Taman Nasional, Pulau Kecil di NTB, Danau Toba, Bugam Raya Kalteng, Wangi-wangi Selteng, dan Lombok Tengah. Sementara untuk kawasan pariwisata antara lain Mandalika di NTB, Tanjung Lesung Banten, Lagoi Bay Kep. Riau, Belitung, Sari Ater Jabar, Sentul Nirwana Resort Bogor, dan Teluk Mekaki NTT.

"Investor yang diundang sekitar 70 dari dalam negeri, dan 30 investor dari luar negeri. Jumlah transaksi ditargetkan Rp 2 triliun dari sini," kata Firmansyah.

Investasi tersebut berupa pengelolaan kawasan sendiri, atau penyewaan kawasan. Misal, ada 17 tenant (termasuk resor) yang berada di kawasan Bali Tourism Development Center.

"Salah satu potensi besar pariwisata di Indonesia adalah adanya usaha resor skala menengah atau kecil. Potensinya sangat besar. Misalnya, di kawasan Indonesia Timur," kata Marudi Surachman, Ketua Umum AKPI dalam kesempatan yang sama.

Sumber: Detik finance. Selasa, 16/10/2012 18:11 WIB

Link: http://finance.detik.com/read/2012/10/16/181135/2064287/4/pemerintah-bidik-rp-2-triliun-dari-indonesia-tourism-investment-day-2012?

ANALISIS:

Menurut saya, sektor pariwisata memang menyumbang besar dalam perekonomian suau Negara terutama Indonesia. Bidang pariwisata menyumbang banyak devisa ke suatu Negara. Oleh karena itu sektor pariwisata sebaiknya dikembangkan dengan baik dan dijaga kelestariannya. Kemajuan sektor pariwisata juga dapat mengembangkan sektor lain, seperti perdagangan, dan investasi di perhotelan yang ada di area suatu tempat wisata. Dengan begitu, perekonomian Negara meningkat dan begitupula kesejahteraan masyarakatnya pun meningkat serta mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.   

窗体顶端

窗体底端

RAPBN 2013, 'lebih besar pasak daripada tiang'

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dinilai masih didominasi oleh kepentingan dan masih tersandera oleh beban subsidi dan utang.

Direktur Indef Eny Sri Hartati mengatakan, RAPBN 2013 terus mengalami peningkatan mencapai Rp1.657,9 triliun. Namun, banyak kalangan tetap pesimistis terhadap peningkatan fungsi stimulus fiskal yang dapat diperhatikan pemerintah ke depan.

"Mengenai enfisiensi APBN kita, bagaimana pemerintah bisa melalui pengalokasian APBN agar mampu mendorong sektor-sektor. Kalau kita lihat alokasi anggaran, seperempatnya buat bayar bunga utang, seperempatnya buat subsidi, jadi untuk menstimulus fiskal 12 persen. Apalagi kalau kita lihat belanja kita terlaku boros," kata Eny, dalam Diskusi RAPBN 2013 Warisan Buruk untuk Pemerintah yang Akan Datang, di Gedung Energi, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Eni menambahkan, dalam RAPBN 2013, pemerintah menerapkan pendapatan dan pengeluaran Indonesia yang tidak seimbang. Eni mengatakan, saat ini keuangan rumah tangga bangsa sedang lebih besar pasak dari pada tiang.

"Pendapatan naik 10,92 persen. Sementara peningkatan belanja 14,55 persen ini sama seperti rumah tangga," tambah Eni.

Ironisnya kebijakan defisit anggaran tidak diperuntukkan meningkatkan peran stimulus fiskal yaitu habis untuk membiayai birokrasi di mana rata-rata belanja pemerintah pusat tumbuh 15 persen. Namun belaja pegawai justru tumbuh sebesar 19 persen.

Sumber: Sindonews. Selasa, 16 Oktober 2012 − 17:47 WIB  

Link: http://ekbis.sindonews.com/read/2012/10/16/33/680290/rapbn-2013-lebih-besar-pasak-daripada-tiang

ANALIASIS:

Menurut saya sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali besarnya RAPBN tersebut. Karena RAPBN tersebut jumlahnya sudah melebihi pendapatan yang diterima Negara. Seharusnya APBN itu tidak boleh lebih dari besarnya pendapatan Negara. Disamping itu, hutang Indonesia terbilang sudah banyak, jadi menurut saya menambah hutang untuk APBN 2013 itu tidaklah efektif. Hal itu akan membuat keuangan Negara semakin rumit. Jadi, sebaiknya besarnya RAPBN 2013 lebih diperkecil lagi peningkatannya. Dan dengan adanya suatu peningkatan APBN seharusnya ada pula peningkatan dalam berbagai sektor dan fasilitas.

Mulai Januari 2013, Gaji Rp 24,3 Juta Tak Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya memerlukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah dikonsultasikan di hadapan DPR.

Untuk itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersama Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan beberapa hal terkait penetapan kenaikan PTKP tersebut.

Bambang menyatakan, PTKP mulai 2013 akan dinaikkan menjadi Rp 24,3 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Jumlah ini naik dari nilai PTKP sebelumnya Rp 15,8 juta per tahun.

Pada perubahannya, setiap wajib pajak yang menikah mendapat tambahan kenaikan PTKP Rp 2,025 juta per tahun. Sementara nilai PTKP untuk pasangan yang bekerja ditambah Rp 24,3 juta per tahun. Kemudian bagi wajib pajak yang memiliki anak dikenakan tambahan Rp 2,025 juta per anak.

"Rata-rata status rumah tangga di Indonesia adalah menikah dengan anak dua sehingga PTKP-nya sekitar Rp 30 juta per tahun," ujar Bambang dalam rapat dengan Komisi XI DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Menurut Bambang, kenaikan PTKP ini disebabkan pertimbangan utama antisipasi dampak krisis, di mana perlunya meningkatkan sumber pertumbuhan dari konsumsi.

"Dengan kenaikan PTKP diharapkan daya beli masyarakat naik sehingga konsumsi naik," ujarnya.

Selain itu, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) juga jadi pertimbangan kenaikan PTKP ini. Saat ini kisaran upah minimum masyarakat Indonesia berada pada kisaran upah DKI Jakarta yang merupakam UMP tertinggi yaitu Rp 1,5 juta per bulan atau sekitar Rp 18 juta per tahun, dan Gorontalo yang berada pada kisaran Rp 850 ribu per bulan atau sekitar Rp 10,5 juta per tahun.

Bambang menambahkan, dampak dari kenaikan PTKP ini adalah adanya potensial loss (kehilangan penerimaan pajak) sebesar Rp 13,3 triliun. Namun, ada sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08% dan tambahan lapangan kerja baru sebesar 0,003%.

"Memang pada awal penetapan PTKP ini ada perlambatan penerimaan (pajak), tapi setelah 1 tahun maka akan kembali normal," jelasnya.

Kenaikan PTKP ini akan berlaku pada awal tahun depan. sekitar 35 juta rumah tangga yang berpotensi terkena aturan baru ini.

"Ada sekitar 35 juta rumah tangga yang akan terkena aturan ini dari 60 juta rumah tangga yang berpotensi," tandasnya.

Sumber: Detik Finance. Senin, 15/10/2012 22:12 WIB

Link: http://finance.detik.com/read/2012/10/15/221230/2063354/4/mulai-januari-2013-gaji-rp-243-juta-tak-kena-pajak?

ANALISIS:

Menurut saya, kenaikan PTKP ada sisi positif dan negatifnya. Sisi posotifnya, pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi berkurang. Sehingga uang yang dianggarkan tersebut bias digunakan untuk membeli keperluan hidup untuk mensejahterakan hidupnya. Sedangkan dari sisi negatifnya, dengan semakin bertambahnya uang yang dimiliki dan beredar di masyarakat dapat menimbulkan inflasi di perekonomian. Hal tersebut dapat juga mengakibatkan perekonomian menjadi semakin sulit pula.

"Pengelolaan Utang RI Belum Efektif & Efisien"

Besarnya penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disebut karena pemerintah kecanduan utang.

Direktur Indef Eni Sri Hartati mengatakan, penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditutupi melalui utang baru. Padahal posisi outstanding utang pemerintah hingga akhir Juni 2012 telah mencapai Rp1.938,6 triliun.

Eni menambahkan, besaran beban bunga dan cicilan utang jauh melampaui alokasi belanja modal rasio belanja modal terhadap belanja pemerintah pusat rata-rata hanya sekira 12 persen. Sementara untuk pembayaran cicilan pokok utang plus bunga utang mencapai 22,2 persen untuk APBN Tahun Anggaran 2008 sampai 2012.
 
Menurut Eni walau rasio utang Indonesia terhadap PDB menurun, hal ini belum bisa menjadi jaminan akan sustainbilitas pembangunan ke depan karena nominal utang secara signifikan justru terus menerus bertambah tiap tahunnya.

"Nilai utang yang kian terakumulasi tersebut lambat laun berpotensi memicu instabilitas ekonomi yang dapat menimbulkan krisis," kata Eni, saat diskusi RAPBN 2013, di Gedung Energi, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Eni mengungkapkan, dengan adanya peningkatan utang tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka kemiskinan dan angka ketimpangan pendapatan yang lebar yaitu 0,41 persen.

"Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan utang belum dilakukan secara efektif dan efisien," tutup Eni.

Sumber: Okezone. Selasa, 16 Oktober 2012 - 19:14:41

Link: http://economy.okezone.com/read/2012/10/16/20/704790/pengelolaan-utang-ri-belum-efektif-efisien

ANALISIS:

Menurut saya, pemerintah sebaiknya menghitung kembali RAPBN tahun 2013. Karena anggaran tersebut melebihi pendapatan yang diterima Negara. Sedangkan itu tingkat deficit keuangan Negara sudah melebihi batas normal. Jadi saya rasa jika pemerintah menutupi deficit anggaran dengan menambah hutang itu sangatlah tidak efektif dan efisien. Dengan banyaknya hutang akan membuat perekonomian Negara menjadi semakin buruk. Hal itu menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi meningkat dan tingkat kesejahteraan menjadi menurun. Jadi, sebaiknya RAPBN tahun 2013 dianggarkan sesuai dengan kemampuan perekonomian Negara tanpa menambah hutang.